PKB Harus Belajar Berdemokrasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mendukung gubernur dipilih secara tidak langsung yakni melalui dewan perwakilan rakyat daerah.
"PKB berpandangan bahwa gubernur sebaiknya dipilih DPRD dan mendapatkan pengesahan dari Presiden karena kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan DPP PKB soal pemilihan gubernur di Jakarta, Minggu.
Muhaimin tidak membantah bahwa pemilihan secara langsung membawa dampak positif bagi masyarakat yakni memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi langsung untuk memilih pemimpinnya.
Tetapi, terkait dengan pemilihan gubernur, ia menjelaskan ada sejumlah alasan sehingga gubernur sebaiknya dipilih melalui DPRD yaitu kewenangan gubernur sangat terbatas dibandingkan dengan bupati dan wali kota.
Gubernur, katanya, lebih sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjadi jembatan penghubung antara pusat dan daerah.
"Gubernur adalah fasilitator pemerintah pusat untuk kemudian mendorong pemerintah daerah mengorganisasi, konsolidasi, dan menyatukan pemerintah dan rakyat," katanya.
Selain itu biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung juga sangat tinggi, tetapi tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki.
Muhaimin juga mengatakan masyarakat membutuhkan penyederhanaan dalam prosedur pemilihan yang tetap dalam koridor demokrasi.
"Kita terus menerus membutuhkan penyederhanaan prosedur pemilihan yang demokratis tetapi sesuai dengan kewenangan dan manfaat yang dirasakan masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, menurut dia, PKB masih akan terus mengkaji pemilihan gubernur melalui DPRD.
"Kita masih menggali sekali lagi agar putusan gubernur dipilih DPRD benar-benar matang sehingga bukan spontanitas semata dan berdasarkan pemikiran atas perlunya penyederhanaan proses demokrasi," katanya.
Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur tentang pemilihan gubernur melalui DPRD.
Namun, usul pemilihan gubernur secara tidak langsung ini ditentang oleh sejumlah pihak karena dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi.

KOMENTAR
Heran juga ya, sudah tau bagaimana perkembangan DPR kita selama ini, kok malah setujui pilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Kondisi pemilihan langsung saat ini sudah bagus dan biarkan rakyat yang memilih langsung.
Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, berarti membuka peluang ketidakberesan di tubuh wakil rakyat ini, dan memang DPR itu wakil rakyat, dipilih rakyat, tetapi mayoritas rakyat telah dikecewakan oleh wakilnya karena tidak sesuai dengan program kerjanya ketika berkampanye. Bahkan banyak wakil rakyat mengabaikan tuntutan rakyat yang memilihnya ketika mereka bisa duduk di kursi dewan.

Seputar PSSI-Sakit Hati

Saat ini, selain kasus Gayus, lagi ribut soal Nurdin Khalid yang Ketua Umum PSSI, banyak pihak minta agar Nurdn turun dar jabatannnya. Melihat persoalan ini, saya teringat kasus PSSI di beberapa daerah yang juga sama dengan kasus di tingkat pusat.
Ketidakberesan di dunia persepakbolaan ini, terjadi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dan kita ambil satu contoh saja, tidak udah soal anggaran, ini soal perekrutan pemain saja, sungguh membuat SAKIT HATI para pecinta sepak bola.
Kenapa demikian, karena perekrutan pemain berbau KKN dan banyak mengutamakan keluarga. saudara, anak teman, ttitipan, sedangkan pemain yang benar-benar baik dan handal, dikesampingkan. sakit hati khan

Gayuuuuuuus Ah

Gayuuuus, masing-masing tampil SOK bersih

Saat ini lagi populernya sebuah nama Gayus, seorang yang telah divonis 7 tahun penjara, benarnkah Gayus bersalah? Benarkah Majelis Hakim yang memvonis Gayus juga kena suap atau benarkah memutuskan karena adanya tekanan, benarkah Gayus orang yang bersih? Siapakah tokoh yang disebut Gayus dan staf khusus presiden SBY itu, terlibatkah dia dan apa motovasinya. Semuanya tampil dalam layar kaca dan media cetak.


Misalnya beberapa tokoh di partai yang duduk di DPPRI juga pada sibuk memberikan komentarnya, saling mencari pembenaran dan saling mencoba membenarkan jika tindakan Gayus adalah salah.Ada juga tokoh terlihat GERAM dengan penguasa negeri, bahkan persoalan Gayus dimelencengkan ke urusan tahanan yang lain juga bisa keluar masuk dan minta diusut.

Pertanyaannya, ungkapan dan komentar mereka semua itu apakah benar-benar karena panggilan demi sebuah negeri agar bebas dari Korupsi atau sekedar sensasi atau karena sakit hati? Semua ini sungguh membingungkan masyarakat awam seperti saya yang tidak memahami "perselingkuhan" politik negeri.

Kalau saya bisa berandai-andai, seandainya saya jadi Gayus, benar-benar melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan Jaksa, saya akan buat tindakan lebih dari yang dilakukan Gayus. Kalau saya jadi anggota DPRRI, saya akan membuat pernyataan yang mampu menciptakan opini publik, sehingga masyarakat tertipu dengan komentar saya dan percaya jika Gayus salah, percaya jika Presiden SBY tidak benar, percaya jika Staf khusus presiden terkesan bersalah dan terlibat.

Kemudian apakah saya dan mereka yang saling memberikan komentar dan statmen di televisi itu benar semua, apakah bersih tanpa cela semua? Tunggu dulu, karena saya belum tentu bersih, makanya saya berusaha berkata mencari pembenaran dan agar masyarakat berfikir saya seakan-akan paling benar.

Ini sebenarnya sebuah proses demokrasi, siapaun boleh berkata apapun dan bertanggungjawab atas komentarnya. Tetapi siapapun juga boleh tersinggung dengan statmen-statmen siapapun juga, seperti TB Silalahi yang tersinggung dengan sodokan beberapa tokoh jika pemerintah telah membohongi publik. Seandainya saya berikan sebagian kucuran dollar atau rupiah, saya juga tidak akan mengatakan jika pemerintah bohong, tetapi pemerintah baik dan akan saya katakan yang baik-baik.

Ingat kasus pendemo yang sempat ditahan, disiksa dan dijebloskan karena bertindak anarkis? tidak perlu disebutkan namanya, sekarang sudah duduk di kursi DPRRI, suaranya sekarang tidak sekeras dulu, komentarnya sekarang bisa dibilang kondusif, tidak seperti dulu lagi. Intinya, siapapun yang bayar saya, akan saya bela? Jika salah, akan saya tutupi kesalahannya? Kira-kira demikian pemikiran saya yang orang awam ini.

Biaya IPP

Ini biaya pengurusan izin penyelenggaraan pay tv kabel di Indonesia, biaya ini sama dengan biaya pengurusan izin mendirikan stasiun televisi swasta. Selain biaya lumayan besar, kerumitannya juga sama.

Rakyat Miskin Menururn

"SOAL RAKYAT MISKIN"
Pemerintah menyatakan, jumlah rakyat miskin menurun dan sekarang tinggala 30 juta jiwa, ini memang benar, harus dutambah kata "tapi", menurun bukan artinya berkurang melainkan menurun karena miskin turunan, kalau dulu yang miskin orang tuanya, sekarang turun ke anak-anaknya.

"SOAL BERAS MAHAL"
Indonesia sebenarnya dikenal sebagai Lumbung Pagi, artinya sebagai penghasil pertanian yang lumayan besar, bahkan padi hasil pertanian tidak akan kurang, walaupun kenyataannya sekarang pemerintah masih impor beras. Pertanyaannya, kenapa jika menjadi lumbung padi harga beras jadi mahal? Wajarlah jika rakyat miskin menjerit dan makin menjadi Miskin Turunan."Pemain" beras makin kaya dan beras yang kurang layak saja harganya tidak kurang dari RP. 3000/kg.

"SOAL LARANGAN IMPOR"
Bukan soal beras, gula sekarang juga dilarang keras di impor oleh pengusaha swasta, seluruh urusan impor ini ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Maka tak heran jika petugas di daerah makin garang dalam melarang siapapun yang mengimpor beras, gula dan sejenisnya. Apa dampaknya? harga beras dan gula pasir membumbung tinggi, yang ada sekarang gula warna kemerah-merahan, sekrang sulit ditemukan gula warna putih bersih dan mulus.

Kenapa beras dan gula yang diimpor swasta melalui pelabuhan-pelabuhan di perbatasan menjadi murah? karena biaya impor murah, rentang kendali antara pelabuhan perbatasan dengan negara pengekspor berdekatan, bebas pajak walaupun masih terkena dana siluman. Tetapi rakyat di perbatasan dimanjakan dan makmur dengan adanya gula dan beras murah. Berarti harga gula dan beras di negeri tetangga sangat murah.

Kenapa impor ini diambilalih pemerintah, karena ada indikasi bisnis pemerintah yang abu-abu, kemana keuntungan yang nyata menjadi samar. Bisa dikatakan hanya menguntungkan oknum yang menjadi pelaku pengimpor dan pemerintah tetap jeblok, karena pemerintah harus tetap mensubsudi.

Kenapa petani lokal tidak bergairah? karena pemerintah tidak tanggap atas keluh kesah petani Indonesia yang selama ini bernada sama sejak dari dulu kala. Soal pupuk saja, menurut petani banyak "dimainkan" dan mudah untuk mendapatkannya. Harga pupuk yang sebenarnya murah, menjadi mahal dan bahkan sampai hilang dari pasaran, sedangkan pengakuan pemerintah produksi pupuk di Indonesia cukup. Celakanya, pemerintah tidak tanggap ketika para petani kita berhadapan dengan bencana. Contoh yang masih ngetren saat ini adalah mahalnya harga cabe akibat musim hujan yang tidak menentu, sehingga banyak petani cabe yang gagal panen.(ara/17/1/11)

Catatan Journalist

Ya......, saya dibesarkan dari dunia pers, sehingga sulit rasanya mengabaikan catatan-catatan sekecil apapun, segala kegiatan yang nampak di depan mata selalu menjadi ajang catatan kecil dalam agenda yang tertulis pena maupun yang terekam dalam imajinasi dan kemudian dituangkan dalam sebuah "bingkai".

Memang.......,sejak tahun 2002 mulai meninggalkan dunia pers, tetapi tidak bisa diam dengan apapun yang terlihat mata dan terdengat oleh telinga. Meninggalkan dunia pers memang tidak bisa secara total, karena dunia bisnis yang digeluti saat ini masih terasa pada lingkungan pers-nya, yakni di dunia media informasi visual (pay tv). Justru di sini sebenarnya segela persoalan bisa "dituangkan" dengan suara dan gambar dan usaha ini dibangun sejak tahun 2005 silam.

Jujur....., dengan bendera Ketua Umum DPP ATKI, saya mencoba menerobos "dinding" ibukota Jakarta, ya memang benar kata kebanyakan orang, tidak semudah urusan di suatu lingkungan yang telah lama dikenal. Namun dengan semangat dan keyakinan yang kuat, bukan seorang Alan jika tidak mampu bertahan dan menerobos dinding itu. Keyakinan dan semangat ini membuat saya tetap tegar, walau sebenarnya diselingi dengan berbagai persoalan umum dan pribadi.

Catatan selengkapnya akan dipaparkan dalam sebuah memery jusnalist secara bersambung.

Sebuah Renungan

Sudut Kota Tanjungpinang (ft. atas), Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjungpinang (ft. bwh), ft.ara