Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mendukung gubernur dipilih secara tidak langsung yakni melalui dewan perwakilan rakyat daerah.
"PKB berpandangan bahwa gubernur sebaiknya dipilih DPRD dan mendapatkan pengesahan dari Presiden karena kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan DPP PKB soal pemilihan gubernur di Jakarta, Minggu.
Muhaimin tidak membantah bahwa pemilihan secara langsung membawa dampak positif bagi masyarakat yakni memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi langsung untuk memilih pemimpinnya.
Tetapi, terkait dengan pemilihan gubernur, ia menjelaskan ada sejumlah alasan sehingga gubernur sebaiknya dipilih melalui DPRD yaitu kewenangan gubernur sangat terbatas dibandingkan dengan bupati dan wali kota.
Gubernur, katanya, lebih sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjadi jembatan penghubung antara pusat dan daerah.
"Gubernur adalah fasilitator pemerintah pusat untuk kemudian mendorong pemerintah daerah mengorganisasi, konsolidasi, dan menyatukan pemerintah dan rakyat," katanya.
Selain itu biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung juga sangat tinggi, tetapi tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki.
Muhaimin juga mengatakan masyarakat membutuhkan penyederhanaan dalam prosedur pemilihan yang tetap dalam koridor demokrasi.
"Kita terus menerus membutuhkan penyederhanaan prosedur pemilihan yang demokratis tetapi sesuai dengan kewenangan dan manfaat yang dirasakan masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, menurut dia, PKB masih akan terus mengkaji pemilihan gubernur melalui DPRD.
"Kita masih menggali sekali lagi agar putusan gubernur dipilih DPRD benar-benar matang sehingga bukan spontanitas semata dan berdasarkan pemikiran atas perlunya penyederhanaan proses demokrasi," katanya.
Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur tentang pemilihan gubernur melalui DPRD.
Namun, usul pemilihan gubernur secara tidak langsung ini ditentang oleh sejumlah pihak karena dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi.
KOMENTAR
Heran juga ya, sudah tau bagaimana perkembangan DPR kita selama ini, kok malah setujui pilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Kondisi pemilihan langsung saat ini sudah bagus dan biarkan rakyat yang memilih langsung.
Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, berarti membuka peluang ketidakberesan di tubuh wakil rakyat ini, dan memang DPR itu wakil rakyat, dipilih rakyat, tetapi mayoritas rakyat telah dikecewakan oleh wakilnya karena tidak sesuai dengan program kerjanya ketika berkampanye. Bahkan banyak wakil rakyat mengabaikan tuntutan rakyat yang memilihnya ketika mereka bisa duduk di kursi dewan.
"PKB berpandangan bahwa gubernur sebaiknya dipilih DPRD dan mendapatkan pengesahan dari Presiden karena kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan DPP PKB soal pemilihan gubernur di Jakarta, Minggu.
Muhaimin tidak membantah bahwa pemilihan secara langsung membawa dampak positif bagi masyarakat yakni memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi langsung untuk memilih pemimpinnya.
Tetapi, terkait dengan pemilihan gubernur, ia menjelaskan ada sejumlah alasan sehingga gubernur sebaiknya dipilih melalui DPRD yaitu kewenangan gubernur sangat terbatas dibandingkan dengan bupati dan wali kota.
Gubernur, katanya, lebih sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjadi jembatan penghubung antara pusat dan daerah.
"Gubernur adalah fasilitator pemerintah pusat untuk kemudian mendorong pemerintah daerah mengorganisasi, konsolidasi, dan menyatukan pemerintah dan rakyat," katanya.
Selain itu biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung juga sangat tinggi, tetapi tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki.
Muhaimin juga mengatakan masyarakat membutuhkan penyederhanaan dalam prosedur pemilihan yang tetap dalam koridor demokrasi.
"Kita terus menerus membutuhkan penyederhanaan prosedur pemilihan yang demokratis tetapi sesuai dengan kewenangan dan manfaat yang dirasakan masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, menurut dia, PKB masih akan terus mengkaji pemilihan gubernur melalui DPRD.
"Kita masih menggali sekali lagi agar putusan gubernur dipilih DPRD benar-benar matang sehingga bukan spontanitas semata dan berdasarkan pemikiran atas perlunya penyederhanaan proses demokrasi," katanya.
Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur tentang pemilihan gubernur melalui DPRD.
Namun, usul pemilihan gubernur secara tidak langsung ini ditentang oleh sejumlah pihak karena dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi.
KOMENTAR
Heran juga ya, sudah tau bagaimana perkembangan DPR kita selama ini, kok malah setujui pilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Kondisi pemilihan langsung saat ini sudah bagus dan biarkan rakyat yang memilih langsung.
Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, berarti membuka peluang ketidakberesan di tubuh wakil rakyat ini, dan memang DPR itu wakil rakyat, dipilih rakyat, tetapi mayoritas rakyat telah dikecewakan oleh wakilnya karena tidak sesuai dengan program kerjanya ketika berkampanye. Bahkan banyak wakil rakyat mengabaikan tuntutan rakyat yang memilihnya ketika mereka bisa duduk di kursi dewan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar