Kemenakertrans buka ribuan lowongan kerja TKI formal di Arab Saudi

Senin, 31 Oktober 2011 18:07 WIB | 232 Views

Kerja Sama - Menakertrans RI Muhaimin Iskandar (kiri) mengadakan pertemuan dengan Abdul Razzaq D Bindawood (kanan), pemilik perusahaan Bindawood Group di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (30/10) guna membuka lowongan kerja buat TKI formal di Arab Saudi, seperti sopir, kasir, salesman, pramuniaga, perawat, pekerja manufaktur dan cleaning service. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Kemenakertrans) membuka lowongan kerja baru bagi TKI formal untuk bekerja di Arab Saudi.  Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dan solusi dalam penerapan moratorium penempatan  TKI sektor pekerja rumah tangga (domestik) ke Arab Saudi.

Sedikitnya tersedia sekitar 7.000 lowongan pekerjaan bagi TKI formal yang telah tersedia di berbagai sektor pekerjaan di Arab Saudi. Lowongan pekerjaan sebagai TKI formal  yang tersedia antara lain sebagai supir, sales dan pramuniaga, kasir, pekerja pabrik, pekerja  pertanian dan perkebunan, cleaning service, perawat dan lain-lain.

"Pemerintah  menerapkan strategi untuk mendorong penempatan TKI sektor formal dan menggeser pekerjaan pada sektor domestik seperti pembantu rumah tangga. Pelan-pelan akan kita kurangi hingga titik zero pada sektor-sektor domestik," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya pada Senin.

Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengadakan pertemuan dengan Abdul Razzaq D. Bindawood,  pemilik perusahaan  BinDawood Group yang bergerak di bidang yang bergerak di bidang jaringan supermarket, hotel, pabrik¸ properti dll di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu (30/10) sore waktu Arab Saudi.

Pada Minggu malam, Menakertrans pun bertemu dengan pengusaha-pengusaha besar di Arab Saudi untuk melakukan lobi agar TKI formal bisa bekerja di perusahaan-perusahaan di Arab Saudi.

Muhaimin mengatakan peluang kerja sebagai TKI formal di Arab Suadi sangat besar. Peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh para TKI yang hendak bekerja di Arab Saudi dengan mempersiapkan kompetensi kerja, keterampilan, bahasa dan pendekatan budaya.

"Lowongan kerja TKI formal di Arab Saudi ternyata sangat besar. Sebagai contoh, Supermarket Bin Dawood ini sangat membutuhkan sekitar 3000 tenaga kerja sebagai supir, kasir, pramuniaga dan pekerja gudang," ujarnya.

Muhaimin mengatakan peluang ini harus segera ditindaklanjuti dan informasinya harus segera disebarluaskan kepada masyarakat dan calon TKI agar mereka benar-benar mempersiapkan diri dan melengkapi dokumen kerja yang dibutuhkan.

"Dalam penempatan TKI formal ada prosedur-prosedur yang harus disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi serta perusahaan swasta. Hal ini harus dilakukan agar tidak mempersulit rekrutmen tanpa mengganggu aspek perlindungan TKI, " kata Muhaimin.

Untuk pembenahan ke depan, Kemenakertrans akan melibatkan pemerintah daerah dalam perekrutan TKI. Sebelum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia merekrut, dinas-dinas di pemerintah daerah akan bersikap proaktif, agar tidak ada lagi perekrutan secara langsung di kampung-kampung masalah yang rentan dengan masalah.

"Kemenakertrans  akan membenahi dampak kelola penempatan dan perlindungan TKI ke Arab Saudi dan Negara penempatan lainnya. Kita pun akan meningkatkan dan memperketat aspek pengawasannya. Kita akan tindak tegas PPTKIS yang menggunakan cara rekrut massal yang cenderung tidak siap pakai," demikian Muhaimin.(*) Editor: Ruslan Burhani

Ratusan dosen ancam mogok mengajar

Kalau Mahasiswa yang mogok dan demo, sudah biasa dan bukan berita, tetapi jika Pak Dosen yang mogok, ini baru berita. Jadi jika ada mahasiswa yang demo jangan pernah disalahkan, karena dosennya juga pingin mogok,

Minggu, 30 Oktober 2011 13:48 WIB | 939 Views

Mataram (ANTARA News) - 183 dosen tetap Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengancam mogok mengajar jika pihak yayasan tidak merealisasikan pembayaran gaji tetap.

"Seluruh dosen tetap yayasan sepakat akan mogok mengajar mulai Rabu (2/10), jika 1 November 2011, belum ada kepastian mengenai gaji tetap," kata Ketua Forum Komunikasi Dosen Tetap Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram Lalu Pujo Basuki Rahmat di Mataram, Minggu.

Dia menyatakan mereka telah mengadakan pertemuan dan menandatangani kesepakatan untuk mogok mengajar.

Ia mengatakan, seluruh dosen tetap diangkat melalui Surat Keputusan Rektor IKIP Mataram, namun hingga kini belum menerima gaji pokok sesuai upah minimun provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat sebesar Rp950 ribu.

Para dosen diberikan honor sesuai dengan jumlah beban sistem kredit semester (SKS). Satu SKS dihargai Rp50 ribu. Nilai tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi riil saat ini.

"Ada dosen yang hanya mendapat empat SKS. Artinya dia mendapat honor sebesar Rp200 ribu per bulan. Fakta itu tentu sangat ironis sekali. Dosen dengan gelar pascasarjana dikasih honor Rp200 ribu per bulan," ujarnya.

Forum Komunikasi Dosen Tetap Yayasan IKIP Mataram akan bersurat ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi terkait.

Jika aspirasi mereka tidak direspon positif, maka Yayasan IKIP Mataram harus menanggung risikonya.

"Risiko yang mungkin terjadi adalah penutupan sejumlah program studi karena para dosen tidak lagi mau mengajar. Buat apa kami terus memikirkan upaya memajukan lembaga kalau pihak yayasan sendiri tidak memikirkan nasib dosen yang sudah memiliki isteri dan anak," kata Pujo.

Rektor IKIP Mataram H Lalu Said Ruhpina berharap para dosen tetap tidak mogok mengajar karena lembaga yang dipimpinnya tengah berupaya melakukan pembenahan.

"Masalah gaji tetap itu merupakan kewenangan pemilik yayasan. Semua bisa dibicarakan secara baik-baik," ujarnya.(*)KR-WLD/E005Editor: Jafar M Sidik

Mukjizat Air Zam Zam

SABTU, 29 OKTOBER 2011 17:23 WIB

Sejumlah umat muslim mengambil air zam zam di kawasan Maulid Nabi sekitar pelataran Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Sabtu (29/10). Penelitian terbaru dari Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport Mesir, menyebutkan air zam zam setelah dianalisis melalui sinar ultraviolet menunjukkan unsurnya bebas dari bakteri dan mengandung beragam mineral di dalamnya yang dapat mengobati berbagai penyaki seperti radang mulut dan gigi, mencegah radang lambung dan iritasi dinding usus, mulas, sakit persendian, sembelit dan dehidrasi.

ANTARA/Prasetyo Utomo/a

Dua Wartawan Papua Diancam Dibunuh

Ancaman mengatasnamakan Kajari Manokwari, namun Paryono menegaskan, bukan ia yang kirim.

Jum'at, 28 Oktober 2011, 19:58 WIB

Elin Yunita Kristanti

Stop kekerasan terhadap wartawan (Banjir Ambarita | Papua)

VIVAnews - Upaya melemahkan kerja junarlis kembali dialami wartawan Papua. Kali ini korbanya dua wartawan yang bertugas di Manokwari, masing-masing Roi Sibarani (wartawan cetak Papua Barat Pos) dan Budy Setiawan (kontributor Trans TV). Keduanya diancam akan dibunuh.

Ancaman diterima melalui  melalui pesan singkat dari  nomor handphone 081248247425, Kamis 27 Oktober 2011, sekitar pukul 22.00 WIT. Dalam pesan tersebut pelaku mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari.

Isi pesan tersebut: "Saudara saya ingatkan. Agar segera hentikan pemberitaan mengenai Kajari Manokwari. Saya tidak segan-segan menghabisi saudara. Sekali lagi saya ingatkan hentikan, saya mau turun pangkat itu urusan saya, saya tetap Kajari Manokwari. Kalian sudah sangat keterlaluan, dasar binatang, kualat kalian."

Menurut Roy Sibarani ketika dihubungi melalui melalui selulernya, Jumat 28 Oktober, selain menerima pesan ancaman,  pelaku sempat menghubunginya sebanyak satu kali. Karena Roy tidak mengangkatnya, pelaku mengirim pesan kedua. Isinya: "Hei binatang, kenapa saya telepon tidak angkat HP kamu,  Binatang ya kamu," tulis pelaku yang sampai sekarang masih misterius.

Sementara Kepala Kejaksaan Manokwari, Paryono saat ditemui puluhan wartawan cetak dan elektronik di Manokwari, mengaku tidak mengirim SMS ancaman tersebut. Ia menilai hal ini sengaja dilakukan orang tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana, soal pemberitaan penurunan pangkat.

"Ini ada yang mengadu domba saya dengan wartawan, sampai pakai ancaman pembunuhan segala. Saya tidak sebodoh itu, memang saya pernah persoalkan kalian memberitakan tentang saya, walaupun saya no coment," kata dia. "Pesan singkat ini sangat menyesatkan, untuk memperkeruh suasana."

Paryono mengaku, nama baiknya telah dicatut pihak tidak bertanggungjawab. Untuk itu, Paryono juga berjanji akan  membuat laporan polisi dan melacak keberadaan pengguna nomor SMS tersebut bersama pihak kepolisian. "Nomor saya hanya satu teman-teman wartawan, bisa cek," ujarnya.

Roy dan Budi kemudian didampingi belasan wartawan menuju  Mapolres Manokwari untuk membuat laporan polisi. Kasus tersebut kemudian resmi ditangani Kepolisian.

Selesai membuat laporan, penyidik Reskrim Polres Manokwari langsung memeriksa Roy sebagai saksi korban. "Saya hanya ditanyai seputar kronologi bagaimana pesan singkat itu bisa saya terima," kata Roy.

Tidak berapa lama setelah Roy dan Budi membuat laporan Polisi, Kajari menghubungi wartawan TV One di Manokwari, Anis Da Santos, dan meminta tidak memberitakan kasus tersebut. Kepada wartawan Metro TV, permintaan yang sama juga disampaikan.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua

Abaikan Pendidikan = Pembodohan Bangsa

ANTARA/YUDHI MAHATMA/wt

Kamis, 27 Oktober 2011

Warnawarninews.com: Persoalan dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas, terlebih menyangkut masalah sarana belajar. Sungguh memprihatinkan, jika hingga saat ini masih ada ratusan ribu bangunan sekolah mengalami rusak berat. Walaupun saat ini tiap daerah memiliki kewenangan karena menjadi daerah otonomi, tapi masalah pendidikan ini  adalah masalah nasional.

Jika persoalan ini menjadi masalah nasional, berarti bukan hanya menjadi tangungjawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggungjawab bersama sesama bangsa. Sungguh memalukan jika kenyataan ini dibiarkan berlarut-larut, kalaupun ditangani terkesan tarik ulur. Maka itu, mengabaikan pendidikan itu sama saja dengan pembodohan bangsa.

Pendidikan, memang terkesan sepele, tetapi coba dikaji dan dipahami secara benar, pendidikan ini merupakan pembangunan manusia Indonesia menuju kemajuan di segala bidang. Ini menyangkut sumber daya manusia (SDM), jika tidak segera ditangani dengan serius, tunggu saja gejolak besar akan memporak porandakan bangsa.

Jangan di daerah terpencil, yang sungguh menyesakkan dada, di pinggiran Pulau Jawa saja juga masih banyak bangunan sekolah yang rusak berat. Sementara para pendidikan tidak dapat berbuat banyak, karena upayanya mengusulkan kepada pemerintah daerah dan pusat hanya tinggal janji.

Permasalahan bangsa, khusus masyarakat tentu telah memiiiki wakil-wakilnya baik di daerah dan di Jakarta yang lagi duduk di kursi empuk, DPR. Apakah wakil rakyat ini hanya bisa berkomentar? Penanganan pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah yang rusak tidak cukup hanya dengan komentar, tetapi perlu tindakan nyata.

Akibat diabaikannya dunia pendidikan ini, banyak sekali persoalan social yang terjadi di masyarakat, lihat kasus Papua, pasti, pasti dan pasti juga terkait dengan kasus kesenjangan sosial. Masyarakat Papua memang haus pendidikan, tidak mendapatkan pendidikan yang memadahi, dan terkesan diabaikan. Padahal Papua adalah juga bagian dari Bangsa ini dan perlu mendapatkan HAK yang sama, seperti masyarakat yang berada di daerah lain. Berikut kumpulan berita masalah pendidikan di negeri ini. (red)

Di Daerah Terpencil, 150 Ribu Sekolah Rusak Berat

Selasa, 04 Oktober 2011 , 14:47:00

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Zulfadhli mengatakan bahwa kerusakan bangunan fisik sekolah di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 150 ribu sekolah, khususnya di berbagai daerah terpencil, mengalami kerusakan yang sangat parah.

"Karena itu, DPR dan pemerintah pusat terus mengupayakan perbaikan sekolah yang ada. Menurutnya, pada 2012 ditargetkan 250 ribu bangunan sekolah yang rusak termasuk 150 ribu yang mengalami kerusakan berat untuk diperbaiki," kata Zulfadhli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/10).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat itu menegaskan, untuk perbaikan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011, ini.

“Proses perbaikan bangunan sekolah dari tingkat SD hingga SMA terus dilakukan pemerintah dan setiap tahun anggarannya terus ditingkatkan,” ujar Zulfadhli.

Ia menegaskan, Komisi X DPR RI akan terus menggiring hal tersebut supaya bisa terlaksana dengan baik dan secepatnya, dengan harapan tidak ada lagi sekolah yang rusak bisa. “Sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik," ungkapnya. (boy/jpnn)

Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di ruang kelas yang rusak di SDN 2 Larangan, Desa Larangan, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu, Jabar, Rabu (20/7). Sekitar 140 siswa terpaksa belajar di gedung sekolah yang rusak serta bangunan sekolah yang terletak di tepi jalur pantura Indramayu - Cirebon, itu sangat rawan tertabrak kendaraan yang melintas di jalur tersebut. (FOTO ANTARA/Dedhez Anggara/Koz/Spt/11).

Ratusan Gedung Sekolah di Kab. Karawang Rusak Berat

Sabtu, 22/10/2011 - 14:21

KARAWANG, (PRLM).-Meski telah dianggarkan tiap tahunnya, namun kerusakan ruang kelas di Kabupaten Karawang masih saja menjadi persoalan dalam memberikan fasilitas pendidikan yang nyaman demi peningkatan mutu pendidikan.

Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga Kab. Karawang tercatat kondisi bangunan yang masih baik ada 4.071, untuk yang rusak sedang ada 1.146 gedung, rusak berat 776 dan sebanyak 1.366 SD kekurangan ruang kelas.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Karawang, Nana Suryana mengatakan sejak April 2011 pengajuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kepada Pemkab Karawang belum sepenuhnya direalisasikan.

Meskipun ada realisasi, kata Nana, pembangunan gedung tidak sesuai dengan pengajuan dari sekolah. "Semua gedung SD yang rusak sudah kami ajukan ke Pemda sejak April lalu, tapi memang belum ada realisasi secara menyeluruh," ujarnya.

Lebih lanjut Nana mengatakan banyaknya gedung SD yang cepat rusak karena realisasi jarang sesuai dengan pengajuan. Jika pengajuan Ruang Kelas Baru (RKB) dari sekolah sebanyak 3 ruangan, maka Pemkab hanya memberikan satu RKB saja.

"Masalahnya selalu klasik karena keterbatasan dana APBD. Pembangunan sekolah rusak tidak bisa dilakukan secara serentak tapi secara bertahap, sehingga permasalahan gedung sekolah rusak tidak akan pernah selesai," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengendalian Program Kab. Karawang, Sribharoto Indriyatno mengatakan komitemen Pemkab Karawang untuk membangun infrasturktur pendidikan berupa ruang kelas yang layak dan menunjang kegiatan belajar sudah jelas.

"Penganggaran dari tahun ke tahun yang selalu meningkat sudah menunjukan komitemen kami untuk mengatasi masalah ini. Hanya saja, penganggaran menurun di tahun ini dikarenakan memang kondisi peralihan dari bupati lama ke bupati baru," katanya.

Penyelesaian perbaikan atau penambahan ruang kelas, kata Bharoto, dapat dilakukan dengan penganggaran tahun jamak. Namun, rencana penganggaran ini sudah dilakukan untuk infrastruktur jalan. Sedangkan untuk infratruktur pendidikan Pemkab telah melakukan perencanaan penganggaran untuk lima tahun mendatang.

"Jadi kami rencanakan dalam lima tahun mendatang tidak ada lagi ruang kelas yang rusak berat. Untuk yang rusak ringan kami tetap lakukan pemeliharaan setiap tahunnya. Untuk laporan baru bagi ruang kelas yang rusak berat kami akan rencanakan seiring penganggaran tahun berjalan," tuturnya.(A-186/kur)***

1.537 Ruang Kelas SD Rusak Berat, 3.090 Rusak Ringan

| Benny N Joewono | Selasa, 18 Oktober 2011 | 13:42 WIB

KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS.COM Ilustrasi: Sekolah rusak

SAMARINDA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.537 ruang kelas di Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami rusak berat, sedangkan yang rusak ringan lebih banyak lagi, yakni mencapai 3.090 unit kelas.

"Jumlah ini dipastikan akan bertambah, pasalnya hingga kini masih ada dua daerah, yakni Kota Bontang dan Kabupaten Malinau yang belum masuk datanya ke Dinas Pendidikan Kaltim," ucap Kepala Dinas Penididikan Kaltim Musyahrim di Samarinda, Selasa (18/10/2011).

Musyahrim yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMP dan SMA Asli Nuryadin ini melanjutkan, terkait dengan kerusakan ruang kelas tersebut, maka pihaknya akan melaporkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional agar segera mendapat bantuan keuangan untuk perbaikan atau renovasi bagi ruang kelas yang rusak tersebut.

Hal ini dilakukan karena Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta Kementerian Pendidikan agar secepatnya melakukan perbaikan ruang kelas yang rusak itu.

Sedangkan untuk mendukung perbaikan ruang sekolah tersebut, Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2011 menggelontorkan dana senilai Rp10 triliun untuk perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia.

Dia melanjutkan, total jumlah SD/MI di Kaltim di luar Bontang dan Malinau sebanyak 2.128 sekolah, sedangkan jumlah ruang kelasnya mencapai 14.716 unit.

Untuk ruang kelas SD yang dalam kondisi baik sebanyak 9.606 unit, sedangkan ruang kelas yang rusak ringan ditambah yang rusak berat total mencapai 4.627 unit.

Rincian dari kerusakan ruang kelas yang rusak itu antara lain, di Berau terdapat 138 rusak ringan dan 90 rusak berat, Tarakan terapat 62 unit rusak berat dan 25 ruang rusak ringan, Samarinda ada 450 ruang rusak ringan dan 190 unit rusak berat.

Kemudian di Penajam Paser Utara terdapat 106 unit rusak ringan dan 35 rusak berat, di Bulungan ada 192 ruang kelas rusak ringan dan 68 unit rusak berat, Kutai Barat terdapat 349 unit rusak ringan dan 138 unit rusak berat.

Kerusakan terbanyak berada di Kabuapten Kutai Kartanegara yang total mencapai 1.320 unit kerusakan, yakni yang rusak ringan sebanyak 790 ruang, dan yang rusak berat sebanyak 530 unit.

Berada di Posisi kedua adalah Kota Samarinda dengan total kerusakan 640 ruang, dan kerusakan terbanyak di urutan ketiga adalah Kabupaten Kutai Timur dengan total kerusakan 539 ruang, yakni 398 unit mengalami rusak ringan dan 141 kelas rusak berat.

328 Bangunan Sekolah Rusak di Surabaya

2011-10-19 13:32:00

108CSR.com - Meski sudah mengucurkan anggaran pendidikan sebanyak 35 persen dari kekuatan APBD Kota Surabaya, namun kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih memprihatinkan. Setidaknya ada 328 sekolah dari berbagai jenjang di Surabaya yang mengalami kerusakan. Rinciannya, 300 sekolah berada di jenjang SD, 14 sekolah di jenjang SMP dan 8 sekolah di jenjang SMA. Sementara untuk jenjang SMK terdapat 6 sekolah yang rusak. Hingga sekarang, kondisi sekolah yang rusak itu masih belum diperbaiki. "Kami sudah melakukan pendataan, dan semua sudah kami serahkan kepada Dinas Cipta Karya untuk dilakukan perbaikan," ujar Eko Prasetyoningsih, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Rabu (19/10). Namun, Eko tidak menjelaskan kondisi kerusakan bangunan sekolah di Surabaya. Ia mengaku data sekolah rusak itu sudah diserahkan kepada Dinas Cipta Karya untuk dilakukan pembenahan. Eko mengatakan,  kriteria kerusakan berat adalah bangunan yang roboh, atap dan kayu yang keropos. Bahkan lantai sekolah yang berwarna hitam juga dimasukkan dalam kategori kerusakan. Meski demikian, pihaknya mengatakan sulit jika harus menyelesaikan seluruh bangunan sekolah yang rusak. Hal itu dikarenakan proses pembenahan yang tidak bisa dilakukan secara serentak. Sekolah yang memiliki kondisi rusak ringan, akhirnya lolos perbaikan. Namun pada tahun anggaran selanjutnya menjadi rusak berat. Sedangkan yang rusak berat sudah dibenahi, namun yang rusak ringan menjadi rusak berat. "Akhirnya sekolah yang rusak itu berputar, dan terus ada yang rusak pada tahun depan," jelasnya. Ia berharap, pihak sekolah bisa kreatif dalam memperbaiki sekolahnya sendiri. Kepala Sekolah dapat memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk memperbaiki sekolahnya. Dengan begitu kondisi bangunan sekolah akan banyak terbantu. "Kami sudah anjurkan kepada pihak sekolah untuk mencari dana CSR, sekarang bagaimana tergantung keberanian dari pihak sekolah," ujarnya. Sementara itu, Plt Kepala Dispendik Surabaya M. Taswin mengatakan sudah menganggarkan hingga Rp 560 miliar untuk memperbaiki sekolah rusak. Meski demikian, dana itu dianggap masih belum mencukupi untuk memperbaiki seluruh sekolah yang ada. "Memang tidak bisa seluruhnya diperbaiki, kami juga berencana menambah sekolah baru," katanya. (jek/trb)

Kasmantaslim/Fotokita.net

Dinas Pendidikan Prioritaskan Perbaikan Gedung Sekolah Rusak Berat

Categories: Berita Umum, Berita Utama, Layanan Publik, Pendidikan |

Jemberpost.com- Ketenangan belajar tidak terlepas dari tersedianya fasilitas gedung sekolah yang memenuhi syarat, bahkan Dinas Pendidikan Pemkab Jember terus berupaya untuk melakukan perbaikan gedung sekolah kushusnya SD baik karena faktor usia bangunan ataupun diakibatkan oleh bencana alam.

Dinas pendidikan sendiri saat ini telah membuat rencana kerja atau time schedule untuk menangani SD rusak, tidak hanya itu saja peran UPTD dinas pendidikan di kecamatan pun ikut dilibatkan dengan mendata SD di wilayahnya yang perlu mendapatkan sentuhan perbaikan.Dalam menangani SD rusak tersebut, serta untuk memudahkan perbaikannya sengaja Dinas Pendidikan Pemkab Jember mengkalisifikasikannya dalam berbagai katagori, dari mulai katagori rusak berat, sedang, maupun rusak ringan.

Penegasan ini disampaikan oleh Drs. Jumari, Msi, Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Pemkab Jember, dalam melakukan perbaikan SD, dinas pendidikan lebih memprioritaskan yang masuk dalam katagori rusak berat.Adapun anggaran untuk memperbaiki SD rusak tersebut diambilkan dari berbagai sumber seperti murni dari UPT dinas pendidikan, dana alokasi khusus (DAK), maupun dana insentif daerah (DID), dinas pendikan berjanji akhir tahun 2011 ini kerusakan SD akan dapat ditangani, baik itu untuk perbaikan gedung maupun pembangunan ruang kelas baru (RKB). Dari dinas pendidikan diperoleh informasi laporan penanganan rusak atau ambruknya SD telah dikirim dan telah diproses, saat ini tinggal menunggu kepastian dari Bagian Hukum Pemkab Jember untuk dibuatkan SK bupati.

“Kalau sudah di SK-kan oleh Bagian Hukum Pemkab Jember, maka dinas pendidikan akan segera membangun kembali SD yang masuk prioritas rusak berat.Berdasarkan analisa prioritas ada 12 SD yang akan segera mendapatkan perbaikan, termasuk diantaranya SDN Banjarsengon I.

Di Kabupaten Jember saat ini sediktnya ada 267 SD tergolong rusak berat, dari jumlah tersebut hanya 213 SD akan diperbaiki karena adanya keterbatasan anggaran.Dengan perbaikan tersebut setidaknya Dinas Pendidikan Pemkab Jember telah membangun kembali 624 ruang kelas rusak, sehingga ruang kelas sebagai sarana pembelajaran tersebut dapat difungsikan kembali untuk KBM dikelas.Meski demikian bukan berarti dinas pendidikan lantas sama sekali tidak memperhatikan sekolah yang rusak sedang maupun ringan, sekecil apapun kerusakan bangunan sekolah tetap akan ditanggapi,”ujar Jumari.

Dalam melakukan perbaikan gedung sekolah yang tahu persis berapa anggarannya adalah konsultan perencanaan, karena itu nantinya konsultan akan turun langsung melihat dari dekat kerusakan SD untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Diakui oleh Jumari, saat ini kerusakan SD hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Kendati demikian, dinas pendidikan tidak membatasi UPT pendidikan untuk melaporkan berapa jumlah SD rusak. Mengingat yang tahu kondisi sekolah secara pasti adalah kepala sekolah, guru, siswa maupun karyawan di sekolah tersebut, karena itu Jumari menghimbau bila ada kerusakan kecil seperti genteng pecah, alangkah baiknya segera dilakukan penanganan sendiri secepatnya, tanpa menunggu kerusakan yang lebih fatal.

Jumari menambahkan, sisa dari jumlah keseluruhan SD rusak berat di Kabupaten Jember rencananya juga akan menyusul untuk diperbaiki bila anggarannya mencukupi, sehingga diharapkan nantinya mampu meminimalisir jumlah bangunan sekolah rusak utamanya yang termasuk rusak berat dan hal ini juga termasuk dari bagian upaya peningkatan kwalitas pendidikan di Kabupaten Jember. (hms)