Kisruh di tubuh Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus berlanjut, kasus ini sampai hampir mengorban media dan berujung melaporkan ke polisi. Demikian juga Komisi X DPRRI dan Menegpora, saling menyampaikan komentarnya. Hebatnya, Nurdin Khalid dengan enteng menganggap bahwa gejolak demo yang menantangnya itu adalah ada pihak yang berusaha menjatuhkannya dan mereka ada yang bayar.
Kemudian bagaimana menyelesaikan kasus PSSI ini? bisakah pemerintah dan DPR campur tangan dalam menengahi atau turut menuntaskan persoalan inim jawabannya seharusnya bisa dan memang kewajiban pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan nasional ini.
Memang PSSI adalah lembaga non politik dan tidak bisa ada pihak lain yang mencampuri urusan internal, tetapi PSSI jangan lupa, darimana anggaran operasional PSSI kalau bukan dari pemerintah. Tahun 2010 saja, APBN buat PSSI sebenar Rp. 20 miliyar dan rencananya tahun 2011 naik menjadi Rp. 70 miliyar. Maka itu, layaklah jika pemerintah segera turun tangan, karena dana ini adalah dari rakyat serta tidak sepenuhnya bersalah jika rakyat berunjukrasa menentang pencalonan Nurdin Khalid.
Jika ada pihak yang memiliki pendapat lain, silahkan berbagi dalam blog ini, terima kasih.(warnawarni-news)
Kemudian bagaimana menyelesaikan kasus PSSI ini? bisakah pemerintah dan DPR campur tangan dalam menengahi atau turut menuntaskan persoalan inim jawabannya seharusnya bisa dan memang kewajiban pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan nasional ini.
Memang PSSI adalah lembaga non politik dan tidak bisa ada pihak lain yang mencampuri urusan internal, tetapi PSSI jangan lupa, darimana anggaran operasional PSSI kalau bukan dari pemerintah. Tahun 2010 saja, APBN buat PSSI sebenar Rp. 20 miliyar dan rencananya tahun 2011 naik menjadi Rp. 70 miliyar. Maka itu, layaklah jika pemerintah segera turun tangan, karena dana ini adalah dari rakyat serta tidak sepenuhnya bersalah jika rakyat berunjukrasa menentang pencalonan Nurdin Khalid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar