Selasa, 22 November 2011

Mendagri "Mengaku" Target e-KTP tahun 2011 Sulit Terpenuhi


Baru Tuntas 18 Persen dari 67 Juta
JAKARTA - Penuntasan e-KTP tahun 2011 masih jauh dari target. Kemendagri menjanjikan pada 2011 akan diterapkan e-KTP terhadap 67 juta wajib KTP di 197 kabupaten/kota. Dalam prakteknya, sampai saat ini, baru dilaksanakan perekaman e-KTP terhadap 12,07 juta penduduk. Jadi, pencapaiannya baru mencapai sekitar 18 persen.

Rendahnya pencapaian ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota Komisi II. "Kami worry betul, sangat ragu, apakah sampai Desember 2011 ini selesai dengan sisanya yang 55 juta," kata anggota Komisi II Akhmad Muqowam dalam raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi di gedung DPR, kemarin (20/11).

Muqowam mengaku semakin khawatir penerapan e-KTP tahun 2012 juga akan molor. Kemendagri memang menargetkan e-KTP akan dilaksanakan di sisa 300 kabupaten/kota pada 2012. "Sebaiknya ada laporan mingguan yang dikomunikasikan ke Komisi II. Jadi, (biar ditahui, Red) aktualnya seperti apa," ujar politisi PPP itu.

Anggota Komisi II dari PAN Rusli Ridwan juga ikut mempertanyakan penyelesaian perekaman e-KTP yang masih rendah itu. Dia khawatir target itu akan semakin sulit dikejar mengingat kondisi geografis Indonesia. "Dengan gambaran daerah yang jauh jaraknya dan infrastruktur jelek, saya hanya ingin tahu bagaimana teknis pengerahan massa yang akan direkam," tanya Rusli.

Gamawan menjelaskan banyak waktu pelaksanaan program e-KTP yang tersita untuk proses tender. Bahkan, diperolehnya persetujuan dari Kementerian Keuangan juga agak terlambat. Ditambah lagi munculnya sejumlah gugatan terkait pelaksanaan tender. "Jadi, baru bisa efektif dimulai Oktober 2011," tutur Mendagri.

Dia juga mengaku terjadi kekeliruan dengan menyamaratakan setiap kecamatan diberikan dua paket alat perekaman e-KTP. Akibatnya bagi daerah yang sangat padat, banyak warga yang belum bisa dilayani. Misalnya, Jakarta dan Makasar. Akhirnya dibuat terobosan untuk daerah yang padat didistribusikan alat sampai level kelurahan.

"Kami sudah minta pinjaman dari konsorisum sebanyak 2.300 alat lagi. Baru turun November ini bantuannya. Kalau yang standard sudah disalurkan semua," kata Gamawan. Alat yang "dipinjamkan" itu merupakan sebagian dari paket perlengkapan untuk e-KTP tahun 2012 di 300 kabupaten/kota. Karena itu, tidak dihitung sebagai biaya proyek yang baru.

"Tidak masuk proyek, dipinjam namanya. Toh, alat ini akan dipakai tahun 2012. Jalan keluarnya itu, untuk mengejar target," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat, itu.

Gamawan kembali mengharapkan adanya "pengertian" dari DPR. Secara tersirat, dia sepertinya mengakui kalau target e-KTP tahun 2011 memang sulit untuk bisa terpenuhi. Dia mengatakan, aktivitas pembuatan e-KTP tidak akan berhenti sampai kapanpun. Karena itu, e-KTP yang tidak terpenuhi pada 2011 diteruskan pada 2012. Dia beralasan prinsip multiyears untuk proyek e-KTP sudah disepakati dari awal.

"Jadi, ada adendum (tambahan klausul) pelaksanaannya. Yang penting target akhir 2012 terpenuhi. Rugi kalau kita close di Desember 2011," kata Gamawan. Apalagi, pasti akan ada penduduk baru di kabupaten/kota target e-KTP tahun 2011 yang usianya menginjak 17 tahun pada 2012. Sehingga, kepada mereka juga akan dilakukan pengurusan e-KTP.

Mendagri meyakinkan kalau ini bukan persoalan. Karena operasionalisasi e-KTP menjadi tugas daerah. Begitu juga dengan penganggarannya. "Jadi, kalau daerah akan jalan terus (e-KTP), ini dianggarkan daerah, bukan APBN," tegas Gamawan.

Arif Wibowo mengatakan secara tidak langsung Mendagri sebenarnya merasakan kalau target e-KTP 2011 semakin sulit dipenuhi dalam sisa waktu kurang dari bulan. Menurut legislator muda dari PDIP, itu, Mendagri Gamawan Fauzi sebaiknya mengakui saja secara "jujur" kegagalannya. "Mendagri seharusnya mengaku saja kalau target 179 kabupaten/kota itu sulit tercapai," sindir Arif. (pri)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar