Masih direncanakan, jadi selama ini terabaikan kali ya?
Selasa, 15 November 2011 20:51 WIB | 493 Views
Armida Salsiah Alisjahbana. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam tiga aspek dalam IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli misalnya dengan menambah aksesibilitas dan kualitas ketiganya," kata Armida, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, di Jakarta, Selasa.
Dalam jumpa pers bersama dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pembangunan (UNDP) yang membahas mengenai IPM Indonesia 2011, Armida menyatakan, peningkatan kapasitas pemerintah di daerah juga penting untuk mengurangi kesenjangan, apalagi karena Indonesia menerapkan sistem desantralisasi.
"Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu fungsi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, memang tugas pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan bila terjadi kesenjangan, tapi tidak mungkin semuanya dilakukan dari Jakarta," jelasnya.
Armida menilai bahwa pelaksanaan acara internasional di daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi disparitas antardaerah di Indonesia misalnya penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang dan World Ocean Conference 2009 di Manado.
"Dalam pembangunan memang tidak cukup hanya dengan mempercepat, tapi juga perlu memperhatikan distribusinya; kesenjangan menjadi isu penting, cara untuk mengatasi masalah itu bisa dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi hingga kabupaten kota," tambahnya.
Deputi bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, dalam acara itu mengatakan bahwa Bappenas sudah menerapkan program di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Pada bidang kesehatan, fokusnya adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, misalnya dengan penyediaan bantuan operasional kesehatan, pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal)," kata Nina.
Sedangkan, menurut dia, untuk bidang pendidikan ada program wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru dengan target realisasi 2014 serta penambahan akses lulusan wajib belajar 9 tahun menuju ke pendidikan tinggi.
Kesehatan, pendidikan serta daya beli merupakan tiga indikator yang digunakan untuk mengukur IPM 2011 yang dikeluarkan UNDP pada 2 November.
(T.SDP-03/S006)Editor: Priyambodo RH
"Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam tiga aspek dalam IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli misalnya dengan menambah aksesibilitas dan kualitas ketiganya," kata Armida, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, di Jakarta, Selasa.
Dalam jumpa pers bersama dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pembangunan (UNDP) yang membahas mengenai IPM Indonesia 2011, Armida menyatakan, peningkatan kapasitas pemerintah di daerah juga penting untuk mengurangi kesenjangan, apalagi karena Indonesia menerapkan sistem desantralisasi.
"Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu fungsi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, memang tugas pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan bila terjadi kesenjangan, tapi tidak mungkin semuanya dilakukan dari Jakarta," jelasnya.
Armida menilai bahwa pelaksanaan acara internasional di daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi disparitas antardaerah di Indonesia misalnya penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang dan World Ocean Conference 2009 di Manado.
"Dalam pembangunan memang tidak cukup hanya dengan mempercepat, tapi juga perlu memperhatikan distribusinya; kesenjangan menjadi isu penting, cara untuk mengatasi masalah itu bisa dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi hingga kabupaten kota," tambahnya.
Deputi bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, dalam acara itu mengatakan bahwa Bappenas sudah menerapkan program di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Pada bidang kesehatan, fokusnya adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, misalnya dengan penyediaan bantuan operasional kesehatan, pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal)," kata Nina.
Sedangkan, menurut dia, untuk bidang pendidikan ada program wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru dengan target realisasi 2014 serta penambahan akses lulusan wajib belajar 9 tahun menuju ke pendidikan tinggi.
Kesehatan, pendidikan serta daya beli merupakan tiga indikator yang digunakan untuk mengukur IPM 2011 yang dikeluarkan UNDP pada 2 November.
(T.SDP-03/S006)Editor: Priyambodo RH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar